PENGENALAN SINGKAT SIMAK-BMN TERHADAP ANGGOTA DENHUBREM 142

YKAPOTA : SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), adalah suatu sistem inventarisasi, penata usahaan atau serangkaian prosedur yang mengatur tentang tata cara pelaporan barang milik negara guna menghasilkan informasi untuk keperluan manajemen dan akuntansi aset atau kekayaan negara yang dikuasai oleh Dephan TNI.

Latar Belakang SIMAKBMN.

a. Pada dasarnya Penatausahaan atau inventarisasi barang milik negara telah dilaksanakan sejak dulu sesuai dengan kepentingan manajemen para pembina komoditi/ materiil dari masing-masing Angkatan.
b. IKMN, pada tahun 1989, mulai dibangun sistem inventarisasi kekayaan milik negara secara terpadu di lingkungan Dephan TNI.
c. IKN, pada tahun 2003 berkaitan dengan reorganisasi Dephan TNI, maka sistem IKMN dirubah menjadi IKN dan pengelola di tingkat pusat dipisah, dimana untuk barang tak bergerak (BTB) oleh Ditjen Ranahan sedangkan untuk barang bergerak (BB) oleh Ditjen Kuathan.
d. SAAT, pada tahun 2004 muncul lagi Sistem Akuntansi Aset Tetap, namun sistem ini hanya berlangsung singkat bahkan belum terlaksana, sehingga sistem kembali lagi ke IKN.
e. SABMN, pada akhir tahun 2006 muncul lagi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dengan lahirnya Permenhan no.13/2006, namun karena sistem ini kurang memenuhi kebutuhan intern di lingkungan Dephan dan TNI maka sistem ini tidak jalan dan masih tetap menggunakan versi IKN.
f. SIMAKBMN, pada tahun 2008, karena mendesaknya kebutuhan laporan keuangan terhadap nilai aset barang, maka dikembangkanlah SIMAKBMN yang memiliki nilai plus, kelebihan dari sistem ini selain dapat memenuhi kebutuhan Depkeu berkaitan dengan akuntansi barang, juga dapat memenuhi kebutuhan intern Dephan TNI berkaitan dengan pembinaan materiil maupun perencanaan.
g. SAI, Pada tahun 2009 ini mulai dilaksanakan SAI (Sistem Akuntansi Instansi), yaitu merupakan penggabungan antara laporan SIMAKBMN dan SAK (Sistem Akuntansi Keuangan).

Mengapa harus melaksanakan SIMAKBMN ?

a. Adanya undang-undang no.17/2003, no.1/2004 dan peraturan pemerintah no.24/2005, no.06/2006 yang mengharuskan lembaga pemerintah agar melaporkan kekayaan negara berupa uang dan barang sesuai standar akuntansi dalam rangka menunjukkan tertib administrasi dan kridibilitas negara.
b. Adanya opini disclaimer yang dikeluarkan oleh BPK terhadap hasil laporan keuangan Dephan & TNI, antara lain disebabkan oleh laporan barang milik negara yang belum mencerminkan jumlah dan nilai aset yang sebenarnya.
c. Pengelolaan akuntansi barang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belum bisa menunjukkan nilai terhadap aset tetap, barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, neraca barang dan catatan atas laporan barang.

Sanksi bagi yang tidak melaksanakan :

– Dalam UU no.1/2003 Tentang Perbendaharaan Negara mengatakan antara lain bahwa pengguna barang/uang harus bertanggung jawab terhadap pengurusan keuangan Negara.
– Apabila terjadi kesalahan pengurusan barang/uang termasuk laporan yang salah, maka pengguna barang/uang dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan pidana
– Sebagai implikasi dari laporan yang salah, maka dukungan anggaran terhadap perhitungan biaya pemeliharaan, akan disesuaikan dengan data yang masuk apakah data tersebut valid atau tidak.

Yang Melaksanakan SIMAKBMN.

Yang melaksanakan SIMAKBMN adalah Satuan Kerja, Satuan Pelapor atau Satuan pengguna barang mulai dari satuan setingkat Batalyon atau Kodim sampai tingkat Unit Organisasi.

a. Satuan Pelapor (Satpor)
Melaporkan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai aturan atau format yang telah ditetapkan dalam SIMAKBMN, secara periodik atau sewaktu waktu kepada Satuan atasnya (Satker).

b. Satuan Kerja (Satker)

–  Selaku Satpor melaporkan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
– Menghimpun laporan dari Satuan bawahannya (Sub Satker) bila memiliki Sub Satker.
– Melaporkan secara periodik atau sewaktu waktu kepada Satuan atasnya.
– Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang kepada pekas (Baku-IV) yang melayani Satker ybs setiap ada transaksi perubahan data.

c. Komando Utama (Kotama)

– Menghimpun laporan dari Satuan bawahannya (Satker) bila memiliki beberapa Satker
– Melaporkan secara periodik atau sewaktu waktu kepada Satuan atasnya (Unit Organisasi)
– Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang kepada Ku Kotama (Baku III) setiap triwulan atausetiap ada transaksi perubahan data.

d. Unit Organisasi

– Menghimpun laporan barang dari Kotama atau dari Satker Balakpus.
– Melaporkan secara periodik atau sewaktu waktu kepada Satuan atasnya (Departemen dalamhal ini Ditjen Kuathan).
– Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang kepada Pusku atau Ditku/Disku Angkatan (Baku-II)setiap triwulan atau setiap ada transaksi perubahan data.

e. Departemen

– Menghimpun laporan barang dari Unit Organisasi.
– Melaporkan secara periodik atau sewaktu waktu kepada Depkeu.
– Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang kepada Baku I (Pusku Dephan) setiap triwulan, semester, tahunan atau setiap ada transaksi perubahan data.

Sistem ini dibuat untuk memudahkan laporan tentang akuntansi barang dan mendukung manajemen pengelolaan barang. Sebaik apapun sistem yang dibangun tidak akan berjalan lancar, kalau masing-masing pelaksana tidak melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku

By. Koptu Jamalluddin Umar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s